Perubahan

View changes from to

On 14 November 2023 04.24.20 UTC, bidstatistik:

Updated description of Data Prioritas DKP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023 from
##Meliputi variabel: ### 1. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pelaku usaha perikanan adalah setiap orang atau korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Kusuka merupakan bagian upaya dari KKP dalam melakukan program pemberdayaan dan perlindungan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan dan pengolah ikan) yakni melalui penyediaan database yang akurat di bidang kelautan dan perikanan. KUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan KUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA. Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitan beberapa Kartu identitas profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I teknis. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi: Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik; Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan; Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam; Pengolah Ikan; Pemasar Perikanan; dan Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan. Kegiatan KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan koorporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan kedalam modul KUSUKA. Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data sarana prasarana yang digunakan). Setelah data melewati validasi dan dinyatakan valid, maka Pusdatin KKP akan mengajukan pencetakan kartu ke Bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama agar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan administrasi Rp. 0 alias gratis. Sampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074 yang terdiri dari : 127.804 Nelayan, 10.344 Pemasar Ikan, 30 PPJK, 132.390 Pembudidaya Ikan, 16.010 Pengolah Ikan dan 5.450 Petambak Garam. ###2. Produk Kelautan dan Perikanan ####Produk kelautan dan perikanan meliputi jenis komoditas berikut : 1. Pelumatan (contoh : ikan tenggiri giling, ikan pipih giling dan lain-lain) 2. Penggaraman (contoh : ikan asin gabus, ikan asin bawis dan lain-lain) 3. Frozen Food (contoh : Fillet Tuna Beku, Udang Beku dan lain-lain) ###3. Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswas Perikanan (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) merupakan pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarkat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya kelutan dan perikanan. ###4. Alat Penangkapan Ikan Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Di wilayah Kabupaten Karawang sendiri telah banyak dikembangkan metode maupun alat tangkap yang tidak merusak lingkungan sebagai upaya untuk melaksanakan tata cara perikanan yang bertanggungjawab. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Adapun alat analisis yang digunakan menurut FAO (1995) sesuai dengan standar Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yaitu terdapat 9 (sembilan ) kriteria suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan, antara lain : Mempunyai selektifitas yang tinggi Alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan / organisme lain yang menjadi sasaran tangkap saja Tidak merusak habitat Alat tangkap yang digunakan aman bagi habitat (tidak merusak lingkungan) Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi Jumlah ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi buruk. Dalam menentukan tingkat kualitas ikan digunakan kondisi hasil tangkapan secara morfologis (bentuknya) Tidak membahayakan nelayan Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan produktif Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen Ikan yang ditangkap dengan peledakan bom, zat kimia, maupun racun memungkinkan mengkontaminasi produk hasil perikanan tangkap By-catch rendah Alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan/ organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target), sehingga hasil tangkapan yang terbuang akan tinggi walaupun ada beberapa tangkapan non-target yang masih bisa dimanfaatkan Dampak ke biodiversty rendah Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (aman bagi spesies maupun habitatnya) Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi Tidak menangkap/ membahayakan jenis ikan yang dilindungi undang-undang atau tergolong kriteria terancam punah Dapat diterima secara sosial Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat Alat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan akan lebih banyak memberikan manfaat bagi semua. Kelestarian lingkungan terjaga, hasil produksi penangkapan ikan meningkat, hingga pemanfaatan hasil laut yang dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Mari gunakan alat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan !
to
##Meliputi variabel: ### 1. Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Pelaku usaha perikanan adalah setiap orang atau korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Kusuka merupakan bagian upaya dari KKP dalam melakukan program pemberdayaan dan perlindungan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pemasar ikan dan pengolah ikan) yakni melalui penyediaan database yang akurat di bidang kelautan dan perikanan. KUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan KUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA. Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitan beberapa Kartu identitas profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I teknis. Kartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian. Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi: Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik; Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan; Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam; Pengolah Ikan; Pemasar Perikanan; dan Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan. Kegiatan KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan koorporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan kedalam modul KUSUKA. Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data sarana prasarana yang digunakan). Setelah data melewati validasi dan dinyatakan valid, maka Pusdatin KKP akan mengajukan pencetakan kartu ke Bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama agar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan administrasi Rp. 0 alias gratis. Sampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074 yang terdiri dari : 127.804 Nelayan, 10.344 Pemasar Ikan, 30 PPJK, 132.390 Pembudidaya Ikan, 16.010 Pengolah Ikan dan 5.450 Petambak Garam. ###2. Produk Kelautan dan Perikanan ####Produk kelautan dan perikanan meliputi jenis komoditas berikut : 1. Pelumatan (contoh : ikan tenggiri giling, ikan pipih giling dan lain-lain) 2. Penggaraman (contoh : ikan asin gabus, ikan asin bawis dan lain-lain) 3. Frozen Food (contoh : Fillet Tuna Beku, Udang Beku dan lain-lain) ###3. Kelompok Masyarakat Pengawas Pokmaswas Perikanan (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) merupakan pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarkat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya kelutan dan perikanan. ###4. Alat Penangkapan Ikan Alat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Di wilayah Kabupaten Karawang sendiri telah banyak dikembangkan metode maupun alat tangkap yang tidak merusak lingkungan sebagai upaya untuk melaksanakan tata cara perikanan yang bertanggungjawab. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Adapun alat analisis yang digunakan menurut FAO (1995) sesuai dengan standar Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) yaitu terdapat 9 (sembilan ) kriteria suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan, antara lain : Mempunyai selektifitas yang tinggi Alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan / organisme lain yang menjadi sasaran tangkap saja Tidak merusak habitat Alat tangkap yang digunakan aman bagi habitat (tidak merusak lingkungan) Menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi Jumlah ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi buruk. Dalam menentukan tingkat kualitas ikan digunakan kondisi hasil tangkapan secara morfologis (bentuknya) Tidak membahayakan nelayan Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan produktif Produk tidak membahayakan kesehatan konsumen Ikan yang ditangkap dengan peledakan bom, zat kimia, maupun racun memungkinkan mengkontaminasi produk hasil perikanan tangkap By-catch rendah Alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan/ organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target), sehingga hasil tangkapan yang terbuang akan tinggi walaupun ada beberapa tangkapan non-target yang masih bisa dimanfaatkan Dampak ke biodiversty rendah Alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (aman bagi spesies maupun habitatnya) Tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi Tidak menangkap/ membahayakan jenis ikan yang dilindungi undang-undang atau tergolong kriteria terancam punah Dapat diterima secara sosial Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat Alat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan akan lebih banyak memberikan manfaat bagi semua. Kelestarian lingkungan terjaga, hasil produksi penangkapan ikan meningkat, hingga pemanfaatan hasil laut yang dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Mari gunakan alat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan ! ###5. Jumlah Produksi Olahan Ikan PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya. 3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. 4. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan. 5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan. 6. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan yang selanjutnya disebut SIUP Bidang Pengolahan Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pengolahan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk melakukan Usaha Pengolahan Ikan dalam skala mikro dan kecil. 8. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan. - 4 - 9. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap UPI yang telah menerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi. 10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. 13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. 15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 16. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh - 5 - penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 17. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah identitas tunggal pelaku utama kelautan dan perikanan. 18. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. 19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 21. Hari adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. BAB II JENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN Pasal 2 (1) Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi: a. penggaraman/pengeringan Ikan; b. pengasapan/pemanggangan Ikan; c. pembekuan Ikan; d. pemindangan Ikan; e. peragian/fermentasi Ikan; f. pengolahan berbasis daging lumatan dan surimi; g. pendinginan/pengesan Ikan; h. pengalengan Ikan; i. pengolahan rumput laut; j. pembuatan minyak Ikan; k. kecap Ikan; l. pengolahan kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya; dan/atau - 6 - m. pengolahan dan pengawetan lainnya. (2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

              
    
          
          
        
        
            f 1 { f 1 {
            2   "author": "Dinas Kelautan dan Perikanan ", 2   "author": "Dinas Kelautan dan Perikanan ",
            3   "author_email": "dkpprovkaltim@gmail.com", 3   "author_email": "dkpprovkaltim@gmail.com",
            4   "creator_user_id": "33aaff75-c103-4454-80d5-73f095521e72", 4   "creator_user_id": "33aaff75-c103-4454-80d5-73f095521e72",
            5   "extras": [], 5   "extras": [],
            6   "groups": [], 6   "groups": [],
            7   "id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1", 7   "id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1",
            8   "isopen": false, 8   "isopen": false,
            9   "license_id": "other-nc", 9   "license_id": "other-nc",
            10   "license_title": "Lainnya (Non-Commercial)", 10   "license_title": "Lainnya (Non-Commercial)",
            11   "maintainer": "Heliana", 11   "maintainer": "Heliana",
            12   "maintainer_email": "dkpprovkaltim@gmail.com", 12   "maintainer_email": "dkpprovkaltim@gmail.com",
            13   "metadata_created": "2023-05-12T10:40:30.754657", 13   "metadata_created": "2023-05-12T10:40:30.754657",
            n 14   "metadata_modified": "2023-11-14T04:22:16.406300", n 14   "metadata_modified": "2023-11-14T04:24:20.154786",
            15   "name":  15   "name": 
            16 "21_fd-2021-2022_pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan-kusuka", 16 "21_fd-2021-2022_pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan-kusuka",
            17   "notes": "##Meliputi variabel:\r\n### 1. Pelaku Usaha Kelautan dan  17   "notes": "##Meliputi variabel:\r\n### 1. Pelaku Usaha Kelautan dan 
            18 Perikanan (KUSUKA)\r\nPelaku usaha perikanan adalah setiap orang atau  18 Perikanan (KUSUKA)\r\nPelaku usaha perikanan adalah setiap orang atau 
            19 korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan  19 korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan 
            20 dan perikanan dari hulu sampai hilir.\r\nKusuka merupakan bagian upaya  20 dan perikanan dari hulu sampai hilir.\r\nKusuka merupakan bagian upaya 
            21 dari KKP dalam melakukan program pemberdayaan dan perlindungan bagi  21 dari KKP dalam melakukan program pemberdayaan dan perlindungan bagi 
            22 pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam,  22 pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, 
            23 pemasar ikan dan pengolah ikan) yakni melalui penyediaan database yang  23 pemasar ikan dan pengolah ikan) yakni melalui penyediaan database yang 
            24 akurat di bidang kelautan dan perikanan.\r\nKUSUKA: Kartu Pelaku Usaha  24 akurat di bidang kelautan dan perikanan.\r\nKUSUKA: Kartu Pelaku Usaha 
            25 Kelautan dan Perikanan\r\nKUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan  25 Kelautan dan Perikanan\r\nKUSUKA: Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan 
            26 Perikanan\r\n\r\n \r\n\r\nKementerian Kelautan dan Perikanan dalam  26 Perikanan\r\n\r\n \r\n\r\nKementerian Kelautan dan Perikanan dalam 
            27 rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan  27 rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan 
            28 pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan  28 pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan 
            29 efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar  29 efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar 
            30 tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha  30 tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha 
            31 bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA.  31 bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA. 
            32 Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 sebagai  32 Dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 39/2017 sebagai 
            33 landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun  33 landasan hukum pelaksanaan kegiatan Kartu KUSUKA baik di Pusat maupun 
            34 di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitan beberapa Kartu identitas  34 di daerah. Sebelumnya KKP pernah menerbitan beberapa Kartu identitas 
            35 profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I  35 profesi untuk masing-masing Pelaku Usaha berdasarkan Unit eselon I 
            36 teknis.\r\n\r\nKartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi  36 teknis.\r\n\r\nKartu KUSUKA berfungsi sebagai: Identitas profesi 
            37 Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk  37 Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk 
            38 memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan  38 memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan, dan pembinaan 
            39 kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk  39 kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk 
            40 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program  40 pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 
            41 Kementerian.\r\n\r\n\r\n\r\nRuang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan  41 Kementerian.\r\n\r\n\r\n\r\nRuang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan 
            42 Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang  42 Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang 
            43 perseorangan atau korporasi yang meliputi:\r\n\r\nNelayan terdiri atas  43 perseorangan atau korporasi yang meliputi:\r\n\r\nNelayan terdiri atas 
            44 Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan  44 Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan 
            45 pemilik;\r\nPembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil,  45 pemilik;\r\nPembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, 
            46 penggarap lahan, dan pemilik lahan;\r\nPetambak Garam terdiri atas  46 penggarap lahan, dan pemilik lahan;\r\nPetambak Garam terdiri atas 
            47 Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak  47 Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak 
            48 garam;\r\nPengolah Ikan;\r\nPemasar Perikanan; dan\r\nPenyedia Jasa  48 garam;\r\nPengolah Ikan;\r\nPemasar Perikanan; dan\r\nPenyedia Jasa 
            49 Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.\r\nKegiatan KUSUKA merupakan  49 Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.\r\nKegiatan KUSUKA merupakan 
            50 bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi  50 bagian dari Satu Data KKP sehingga menggunakan aplikasi 
            51 satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA  51 satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA 
            52 perorangan dan koorporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan  52 perorangan dan koorporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan 
            53 yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota  53 yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota 
            54 dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan  kedalam modul  54 dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan  kedalam modul 
            55 KUSUKA. Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses  55 KUSUKA. Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses 
            56 validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai  56 validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai 
            57 dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data  57 dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data 
            58 sarana prasarana yang digunakan). Setelah data melewati validasi dan  58 sarana prasarana yang digunakan). Setelah data melewati validasi dan 
            59 dinyatakan valid, maka Pusdatin KKP akan mengajukan pencetakan kartu  59 dinyatakan valid, maka Pusdatin KKP akan mengajukan pencetakan kartu 
            60 ke Bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama agar Pelaku Usaha  60 ke Bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama agar Pelaku Usaha 
            61 Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank  61 Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank 
            62 Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk  62 Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk 
            63 pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening  63 pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening 
            64 dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan administrasi Rp. 0  64 dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan kartu dan administrasi Rp. 0 
            65 alias gratis.\r\n\r\nSampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk  65 alias gratis.\r\n\r\nSampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk 
            66 kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074 yang terdiri dari :  66 kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074 yang terdiri dari : 
            67 127.804 Nelayan, 10.344 Pemasar Ikan, 30 PPJK, 132.390 Pembudidaya  67 127.804 Nelayan, 10.344 Pemasar Ikan, 30 PPJK, 132.390 Pembudidaya 
            68 Ikan, 16.010 Pengolah Ikan dan 5.450 Petambak Garam.\r\n###2. Produk  68 Ikan, 16.010 Pengolah Ikan dan 5.450 Petambak Garam.\r\n###2. Produk 
            69 Kelautan dan Perikanan\r\n####Produk kelautan dan perikanan meliputi  69 Kelautan dan Perikanan\r\n####Produk kelautan dan perikanan meliputi 
            70 jenis komoditas berikut :\r\n1. Pelumatan (contoh : ikan tenggiri  70 jenis komoditas berikut :\r\n1. Pelumatan (contoh : ikan tenggiri 
            71 giling, ikan pipih giling dan lain-lain) \r\n2. Penggaraman (contoh :  71 giling, ikan pipih giling dan lain-lain) \r\n2. Penggaraman (contoh : 
            72 ikan asin gabus, ikan asin bawis dan lain-lain)\r\n3. Frozen Food  72 ikan asin gabus, ikan asin bawis dan lain-lain)\r\n3. Frozen Food 
            73 (contoh : Fillet Tuna Beku, Udang Beku dan lain-lain)\r\n###3.  73 (contoh : Fillet Tuna Beku, Udang Beku dan lain-lain)\r\n###3. 
            74 Kelompok Masyarakat Pengawas\r\nPokmaswas Perikanan (Kelompok  74 Kelompok Masyarakat Pengawas\r\nPokmaswas Perikanan (Kelompok 
            75 Masyarakat Pengawas Perikanan) merupakan pelaksana pengawas ditingkat  75 Masyarakat Pengawas Perikanan) merupakan pelaksana pengawas ditingkat 
            76 lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarkat, dimana  76 lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarkat, dimana 
            77 kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan  77 kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan 
            78 pentingnya kelestarian sumber daya kelutan dan perikanan.\r\n###4.  78 pentingnya kelestarian sumber daya kelutan dan perikanan.\r\n###4. 
            79 Alat Penangkapan Ikan\r\nAlat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan  79 Alat Penangkapan Ikan\r\nAlat Penangkapan Ikan (API) adalah sarana dan 
            80 perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk  80 perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk 
            81 menangkap ikan. Di wilayah Kabupaten Karawang sendiri telah banyak  81 menangkap ikan. Di wilayah Kabupaten Karawang sendiri telah banyak 
            82 dikembangkan metode maupun alat tangkap yang tidak merusak lingkungan  82 dikembangkan metode maupun alat tangkap yang tidak merusak lingkungan 
            83 sebagai upaya untuk melaksanakan tata cara perikanan yang  83 sebagai upaya untuk melaksanakan tata cara perikanan yang 
            84 bertanggungjawab.\r\nHal ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan  84 bertanggungjawab.\r\nHal ini terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan 
            85 dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan  85 dan Perikanan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 tentang Penempatan 
            86 Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah  86 Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah 
            87 Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta  87 Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta 
            88 Penataan Andon Penangkapan Ikan. Adapun alat analisis yang digunakan  88 Penataan Andon Penangkapan Ikan. Adapun alat analisis yang digunakan 
            89 menurut FAO (1995) sesuai dengan standar Code of Conduct for  89 menurut FAO (1995) sesuai dengan standar Code of Conduct for 
            90 Responsible Fisheries (CCRF) yaitu terdapat 9 (sembilan ) kriteria  90 Responsible Fisheries (CCRF) yaitu terdapat 9 (sembilan ) kriteria 
            91 suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan, antara lain  91 suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan, antara lain 
            92 :\r\n\r\nMempunyai selektifitas yang tinggi\r\nAlat tangkap tersebut  92 :\r\n\r\nMempunyai selektifitas yang tinggi\r\nAlat tangkap tersebut 
            93 diupayakan hanya dapat menangkap ikan / organisme lain yang menjadi  93 diupayakan hanya dapat menangkap ikan / organisme lain yang menjadi 
            94 sasaran tangkap saja\r\n\r\nTidak merusak habitat\r\nAlat tangkap yang  94 sasaran tangkap saja\r\n\r\nTidak merusak habitat\r\nAlat tangkap yang 
            95 digunakan aman bagi habitat (tidak merusak  95 digunakan aman bagi habitat (tidak merusak 
            96 lingkungan)\r\n\r\nMenghasilkan ikan yang berkualitas tinggi\r\nJumlah  96 lingkungan)\r\n\r\nMenghasilkan ikan yang berkualitas tinggi\r\nJumlah 
            97 ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi  97 ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi 
            98 buruk. Dalam menentukan tingkat kualitas ikan digunakan kondisi hasil  98 buruk. Dalam menentukan tingkat kualitas ikan digunakan kondisi hasil 
            99 tangkapan secara morfologis (bentuknya)\r\nTidak membahayakan  99 tangkapan secara morfologis (bentuknya)\r\nTidak membahayakan 
            100 nelayan\r\nKeselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena  100 nelayan\r\nKeselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena 
            101 manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan  101 manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan 
            102 produktif\r\nProduk tidak membahayakan kesehatan konsumen\r\nIkan yang  102 produktif\r\nProduk tidak membahayakan kesehatan konsumen\r\nIkan yang 
            103 ditangkap dengan peledakan bom, zat kimia, maupun racun memungkinkan  103 ditangkap dengan peledakan bom, zat kimia, maupun racun memungkinkan 
            104 mengkontaminasi produk hasil perikanan tangkap\r\nBy-catch  104 mengkontaminasi produk hasil perikanan tangkap\r\nBy-catch 
            105 rendah\r\nAlat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan/  105 rendah\r\nAlat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan/ 
            106 organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target), sehingga hasil  106 organisme yang bukan sasaran penangkapan (non-target), sehingga hasil 
            107 tangkapan yang terbuang akan tinggi walaupun ada beberapa tangkapan  107 tangkapan yang terbuang akan tinggi walaupun ada beberapa tangkapan 
            108 non-target yang masih bisa dimanfaatkan\r\nDampak ke biodiversty  108 non-target yang masih bisa dimanfaatkan\r\nDampak ke biodiversty 
            109 rendah\r\nAlat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum  109 rendah\r\nAlat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum 
            110 terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (aman bagi spesies maupun  110 terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (aman bagi spesies maupun 
            111 habitatnya)\r\nTidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi\r\nTidak  111 habitatnya)\r\nTidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi\r\nTidak 
            112 menangkap/ membahayakan jenis ikan yang dilindungi undang-undang atau  112 menangkap/ membahayakan jenis ikan yang dilindungi undang-undang atau 
            113 tergolong kriteria terancam punah\r\nDapat diterima secara  113 tergolong kriteria terancam punah\r\nDapat diterima secara 
            114 sosial\r\nPenerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan  114 sosial\r\nPenerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan 
            115 tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu  115 tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu 
            116 tempat\r\nAlat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan akan lebih  116 tempat\r\nAlat tangkap yang efektif dan ramah lingkungan akan lebih 
            117 banyak memberikan manfaat bagi semua. Kelestarian lingkungan terjaga,  117 banyak memberikan manfaat bagi semua. Kelestarian lingkungan terjaga, 
            118 hasil produksi penangkapan ikan meningkat, hingga pemanfaatan hasil  118 hasil produksi penangkapan ikan meningkat, hingga pemanfaatan hasil 
            119 laut yang dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Mari gunakan alat  119 laut yang dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Mari gunakan alat 
            t 120 tangkap yang efektif dan ramah lingkungan !", t 120 tangkap yang efektif dan ramah lingkungan !\r\n###5. Jumlah Produksi 
            121 Olahan Ikan\r\nPERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK 
            122 INDONESIA\r\nNOMOR 5 TAHUN 2021\r\nTENTANG\r\nUSAHA PENGOLAHAN 
            123 IKAN\r\n\r\nMenetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN 
            124 PERIKANAN\r\nTENTANG USAHA PENGOLAHAN IKAN.\r\nBAB I\r\nKETENTUAN 
            125 UMUM\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud 
            126 dengan:\r\n1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh 
            127 atau\r\nsebagian dari siklus hidupnya berada di dalam\r\nlingkungan 
            128 perairan.\r\n2. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, 
            129 diolah,\r\ndan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan\r\nsegar, 
            130 Ikan beku, dan olahan lainnya.\r\n3. Pengolahan Ikan adalah rangkaian 
            131 kegiatan dan/atau\r\nperlakuan dari bahan baku Ikan sampai 
            132 menjadi\r\nproduk akhir untuk konsumsi manusia.\r\n4. Usaha Pengolahan 
            133 Ikan adalah usaha perikanan yang\r\nberbasis pada kegiatan Pengolahan 
            134 Ikan.\r\n5. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat 
            135 UPI\r\nadalah tempat dan fasilitas untuk melakukan 
            136 aktivitas\r\npenanganan dan/atau Pengolahan Ikan.\r\n6. Surat Izin 
            137 Usaha Perikanan Bidang Pengolahan Ikan\r\nyang selanjutnya disebut 
            138 SIUP Bidang Pengolahan Ikan\r\nadalah izin tertulis yang harus 
            139 dimiliki setiap orang\r\nuntuk melakukan usaha Pengolahan Ikan 
            140 dengan\r\nmenggunakan sarana produksi yang tercantum dalam\r\nizin 
            141 tersebut.\r\n7. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan 
            142 yang\r\nselanjutnya disingkat TDU-PHP adalah tanda daftar\r\ntertulis 
            143 yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk\r\nmelakukan Usaha 
            144 Pengolahan Ikan dalam skala mikro\r\ndan kecil.\r\n8. Bahan Baku 
            145 adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya\r\nyang berasal dari hasil 
            146 tangkapan maupun budidaya\r\nyang dapat dimanfaatkan sebagai faktor 
            147 produksi\r\ndalam pengolahan Hasil Perikanan.\r\n- 4 -\r\n9. 
            148 Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya\r\ndisingkat SKP 
            149 adalah sertifikat yang diberikan kepada\r\npelaku usaha terhadap 
            150 setiap UPI yang telah\r\nmenerapkan cara Pengolahan Ikan yang baik 
            151 dan\r\nmemenuhi persyaratan prosedur operasi 
            152 standar\r\nsanitasi.\r\n10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
            153 Elektronik atau\r\nOnline Single Submission yang selanjutnya 
            154 disingkat\r\nOSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan 
            155 oleh\r\nLembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan\r\nlembaga, 
            156 gubernur, atau bupati/wali kota kepada\r\nPelaku Usaha melalui sistem 
            157 elektronik yang\r\nterintegrasi.\r\n11. Pelaku Usaha adalah 
            158 perseorangan atau\r\nnonperseorangan yang melakukan usaha 
            159 dan/atau\r\nkegiatan pada bidang tertentu.\r\n12. Komitmen adalah 
            160 pernyataan Pelaku Usaha untuk\r\nmemenuhi persyaratan izin usaha 
            161 dan/atau izin\r\nkomersial atau operasional.\r\n13. Lembaga Pengelola 
            162 dan Penyelenggara OSS yang\r\nselanjutnya disebut Lembaga OSS adalah 
            163 lembaga\r\npemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan\r\nurusan 
            164 pemerintahan di bidang koordinasi penanaman\r\nmodal.\r\n14. Nomor 
            165 Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB\r\nadalah identitas 
            166 Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh\r\nLembaga OSS setelah Pelaku Usaha 
            167 melakukan\r\npendaftaran.\r\n15. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan 
            168 menanam\r\nmodal untuk melakukan usaha di wilayah negara\r\nRepublik 
            169 Indonesia yang dilakukan oleh penanam\r\nmodal asing, baik yang 
            170 menggunakan modal asing\r\nsepenuhnya maupun yang berpatungan 
            171 dengan\r\npenanam modal dalam negeri.\r\n16. Penanaman Modal Dalam 
            172 Negeri adalah kegiatan\r\nmenanam modal untuk melakukan usaha di 
            173 wilayah\r\nnegara Republik Indonesia yang dilakukan oleh\r\n- 5 
            174 -\r\npenanam modal dalam negeri dengan menggunakan\r\nmodal dalam 
            175 negeri.\r\n17. Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan 
            176 Perikanan\r\nyang selanjutnya disebut Kartu Kusuka adalah\r\nidentitas 
            177 tunggal pelaku utama kelautan dan\r\nperikanan.\r\n18. Badan 
            178 Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya\r\ndisingkat BKPM adalah 
            179 lembaga pemerintah yang\r\nberada di bawah dan bertanggung jawab 
            180 langsung\r\nkepada Presiden dan mempunyai tugas 
            181 melaksanakan\r\nkoordinasi kebijakan dan pelayanan di 
            182 bidang\r\npenanaman modal.\r\n19. Kementerian adalah kementerian 
            183 yang\r\nmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang\r\nkelautan dan 
            184 perikanan.\r\n20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 
            185 urusan\r\npemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.\r\n21. Hari 
            186 adalah adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan\r\noleh pemerintah 
            187 pusat.\r\nBAB II\r\nJENIS USAHA PENGOLAHAN IKAN\r\nPasal 2\r\n(1) 
            188 Jenis Usaha Pengolahan Ikan meliputi:\r\na. penggaraman/pengeringan 
            189 Ikan;\r\nb. pengasapan/pemanggangan Ikan;\r\nc. pembekuan Ikan;\r\nd. 
            190 pemindangan Ikan;\r\ne. peragian/fermentasi Ikan;\r\nf. pengolahan 
            191 berbasis daging lumatan dan surimi;\r\ng. pendinginan/pengesan 
            192 Ikan;\r\nh. pengalengan Ikan;\r\ni. pengolahan rumput laut;\r\nj. 
            193 pembuatan minyak Ikan;\r\nk. kecap Ikan;\r\nl. pengolahan kerupuk, 
            194 keripik, peyek dan\r\nsejenisnya; dan/atau\r\n- 6 -\r\nm. pengolahan 
            195 dan pengawetan lainnya.\r\n(2) Jenis Usaha Pengolahan Ikan sebagaimana 
            196 dimaksud\r\npada ayat (1) dengan kode klasifikasi baku 
            197 lapangan\r\nusaha Indonesia tercantum dalam Lampiran I 
            198 yang\r\nmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
            199 ini.",
            121   "num_resources": 4, 200   "num_resources": 4,
            122   "num_tags": 2, 201   "num_tags": 2,
            123   "organization": { 202   "organization": {
            124     "approval_status": "approved", 203     "approval_status": "approved",
            125     "created": "2021-07-08T06:54:03.371544", 204     "created": "2021-07-08T06:54:03.371544",
            126     "description": "Jalan Kesuma Bangsa, Dadi Mulya, Samarinda, Kota  205     "description": "Jalan Kesuma Bangsa, Dadi Mulya, Samarinda, Kota 
            127 Samarinda, Kalimantan Timur 75242", 206 Samarinda, Kalimantan Timur 75242",
            128     "id": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac", 207     "id": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac",
            129     "image_url": "2021-07-08-061059.148542kaltim.png", 208     "image_url": "2021-07-08-061059.148542kaltim.png",
            130     "is_organization": true, 209     "is_organization": true,
            131     "name": "dinas-kelautan-dan-perikanan", 210     "name": "dinas-kelautan-dan-perikanan",
            132     "state": "active", 211     "state": "active",
            133     "title": "Dinas Kelautan dan Perikanan", 212     "title": "Dinas Kelautan dan Perikanan",
            134     "type": "organization" 213     "type": "organization"
            135   }, 214   },
            136   "owner_org": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac", 215   "owner_org": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac",
            137   "private": false, 216   "private": false,
            138   "relationships_as_object": [], 217   "relationships_as_object": [],
            139   "relationships_as_subject": [], 218   "relationships_as_subject": [],
            140   "resources": [ 219   "resources": [
            141     { 220     {
            142       "cache_last_updated": null, 221       "cache_last_updated": null,
            143       "cache_url": null, 222       "cache_url": null,
            144       "created": "2023-05-12T10:40:52.213620", 223       "created": "2023-05-12T10:40:52.213620",
            145       "datastore_active": false, 224       "datastore_active": false,
            146       "description": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023", 225       "description": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023",
            147       "format": "XLSX", 226       "format": "XLSX",
            148       "hash": "", 227       "hash": "",
            149       "id": "250e348c-fab9-4ff7-8e1d-cb3ba1e94965", 228       "id": "250e348c-fab9-4ff7-8e1d-cb3ba1e94965",
            150       "last_modified": "2023-11-14T04:15:04.287979", 229       "last_modified": "2023-11-14T04:15:04.287979",
            151       "metadata_modified": "2023-11-14T04:15:04.298464", 230       "metadata_modified": "2023-11-14T04:15:04.298464",
            152       "mimetype":  231       "mimetype": 
            153 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", 232 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
            154       "mimetype_inner": null, 233       "mimetype_inner": null,
            155       "name": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023.xlsx", 234       "name": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023.xlsx",
            156       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1", 235       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1",
            157       "position": 0, 236       "position": 0,
            158       "resource_type": null, 237       "resource_type": null,
            159       "size": 11093, 238       "size": 11093,
            160       "state": "active", 239       "state": "active",
            161       "url":  240       "url": 
            162 1d-cb3ba1e94965/download/prioritas-prov.-kaltim-tahun-2021-2023.xlsx", 241 1d-cb3ba1e94965/download/prioritas-prov.-kaltim-tahun-2021-2023.xlsx",
            163       "url_type": "upload" 242       "url_type": "upload"
            164     }, 243     },
            165     { 244     {
            166       "cache_last_updated": null, 245       "cache_last_updated": null,
            167       "cache_url": null, 246       "cache_url": null,
            168       "created": "2023-05-12T10:41:10.621875", 247       "created": "2023-05-12T10:41:10.621875",
            169       "datastore_active": false, 248       "datastore_active": false,
            170       "description": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023", 249       "description": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023",
            171       "format": "CSV", 250       "format": "CSV",
            172       "hash": "", 251       "hash": "",
            173       "id": "0af99e16-9e41-4d72-8e81-781ef225c14b", 252       "id": "0af99e16-9e41-4d72-8e81-781ef225c14b",
            174       "last_modified": "2023-11-14T04:15:25.502874", 253       "last_modified": "2023-11-14T04:15:25.502874",
            175       "metadata_modified": "2023-11-14T04:15:25.513172", 254       "metadata_modified": "2023-11-14T04:15:25.513172",
            176       "mimetype": "text/csv", 255       "mimetype": "text/csv",
            177       "mimetype_inner": null, 256       "mimetype_inner": null,
            178       "name": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023.csv", 257       "name": "Prioritas Prov. Kaltim Tahun 2021-2023.csv",
            179       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1", 258       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1",
            180       "position": 1, 259       "position": 1,
            181       "resource_type": null, 260       "resource_type": null,
            182       "size": 1407, 261       "size": 1407,
            183       "state": "active", 262       "state": "active",
            184       "url":  263       "url": 
            185 e81-781ef225c14b/download/prioritas-prov.-kaltim-tahun-2021-2023.csv", 264 e81-781ef225c14b/download/prioritas-prov.-kaltim-tahun-2021-2023.csv",
            186       "url_type": "upload" 265       "url_type": "upload"
            187     }, 266     },
            188     { 267     {
            189       "cache_last_updated": null, 268       "cache_last_updated": null,
            190       "cache_url": null, 269       "cache_url": null,
            191       "created": "2023-08-02T01:22:39.937126", 270       "created": "2023-08-02T01:22:39.937126",
            192       "datastore_active": false, 271       "datastore_active": false,
            193       "description": "MS-Ind dan MS-Var KUSUKA", 272       "description": "MS-Ind dan MS-Var KUSUKA",
            194       "format": "XLSX", 273       "format": "XLSX",
            195       "hash": "", 274       "hash": "",
            196       "id": "564fe0a2-123f-4e4d-b262-c285b7a67c30", 275       "id": "564fe0a2-123f-4e4d-b262-c285b7a67c30",
            197       "last_modified": "2023-08-02T01:22:39.919829", 276       "last_modified": "2023-08-02T01:22:39.919829",
            198       "metadata_modified": "2023-11-14T04:16:02.451016", 277       "metadata_modified": "2023-11-14T04:16:02.451016",
            199       "mimetype":  278       "mimetype": 
            200 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", 279 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
            201       "mimetype_inner": null, 280       "mimetype_inner": null,
            202       "name": "MS-Ind dan MS-Var KUSUKA.xlsx", 281       "name": "MS-Ind dan MS-Var KUSUKA.xlsx",
            203       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1", 282       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1",
            204       "position": 2, 283       "position": 2,
            205       "resource_type": null, 284       "resource_type": null,
            206       "size": 1358779, 285       "size": 1358779,
            207       "state": "active", 286       "state": "active",
            208       "url":  287       "url": 
            209 -b262-c285b7a67c30/download/ms-variabel-dan-ms-indikator_kusuka.xlsx", 288 -b262-c285b7a67c30/download/ms-variabel-dan-ms-indikator_kusuka.xlsx",
            210       "url_type": "upload" 289       "url_type": "upload"
            211     }, 290     },
            212     { 291     {
            213       "cache_last_updated": null, 292       "cache_last_updated": null,
            214       "cache_url": null, 293       "cache_url": null,
            215       "created": "2023-08-02T01:23:13.929050", 294       "created": "2023-08-02T01:23:13.929050",
            216       "datastore_active": false, 295       "datastore_active": false,
            217       "description": "MS-Keg KUSUKA", 296       "description": "MS-Keg KUSUKA",
            218       "format": "DOCX", 297       "format": "DOCX",
            219       "hash": "", 298       "hash": "",
            220       "id": "8604bb60-57bd-41c1-bc8d-f5b14d8f8f20", 299       "id": "8604bb60-57bd-41c1-bc8d-f5b14d8f8f20",
            221       "last_modified": "2023-08-02T01:23:13.909474", 300       "last_modified": "2023-08-02T01:23:13.909474",
            222       "metadata_modified": "2023-11-14T04:16:21.221736", 301       "metadata_modified": "2023-11-14T04:16:21.221736",
            223       "mimetype":  302       "mimetype": 
            224 lication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document", 303 lication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document",
            225       "mimetype_inner": null, 304       "mimetype_inner": null,
            226       "name": "MS-Keg KUSUKA.docx", 305       "name": "MS-Keg KUSUKA.docx",
            227       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1", 306       "package_id": "0c7c8af2-de78-4d9e-8aaa-b3cd2f58ebb1",
            228       "position": 3, 307       "position": 3,
            229       "resource_type": null, 308       "resource_type": null,
            230       "size": 208743, 309       "size": 208743,
            231       "state": "active", 310       "state": "active",
            232       "url":  311       "url": 
            233 -57bd-41c1-bc8d-f5b14d8f8f20/download/ms-kegiatan_kusuka_2023-1.docx", 312 -57bd-41c1-bc8d-f5b14d8f8f20/download/ms-kegiatan_kusuka_2023-1.docx",
            234       "url_type": "upload" 313       "url_type": "upload"
            235     } 314     }
            236   ], 315   ],
            237   "state": "active", 316   "state": "active",
            238   "tags": [ 317   "tags": [
            239     { 318     {
            240       "display_name": "KUSUKA", 319       "display_name": "KUSUKA",
            241       "id": "bb2b713f-0c51-4687-bfeb-115cd7a14852", 320       "id": "bb2b713f-0c51-4687-bfeb-115cd7a14852",
            242       "name": "KUSUKA", 321       "name": "KUSUKA",
            243       "state": "active", 322       "state": "active",
            244       "vocabulary_id": null 323       "vocabulary_id": null
            245     }, 324     },
            246     { 325     {
            247       "display_name": "Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan", 326       "display_name": "Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan",
            248       "id": "789ec76a-9511-432e-bb2b-039c5090a25b", 327       "id": "789ec76a-9511-432e-bb2b-039c5090a25b",
            249       "name": "Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan", 328       "name": "Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan",
            250       "state": "active", 329       "state": "active",
            251       "vocabulary_id": null 330       "vocabulary_id": null
            252     } 331     }
            253   ], 332   ],
            254   "title": "Data Prioritas DKP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023", 333   "title": "Data Prioritas DKP Prov. Kaltim Tahun 2021-2023",
            255   "type": "dataset", 334   "type": "dataset",
            256   "url": "Dinas Kelautan dan Perikanan", 335   "url": "Dinas Kelautan dan Perikanan",
            257   "version": "" 336   "version": ""
            258 } 337 }