Data Prioritas Nasional Disnakertrans - Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan Tahun 2022-2024

Meliputi Variabel

• Data Lowongan pekerjaan terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan
• Data Pencari kerja terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan
• Data Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan
• Data Tenaga Kerja Tersertifikasi
• Data Lembaga Pelatihan Kerja
• Data Peserta Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)
• Data Peserta Pemagangan Luar Negeri
• Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri
• Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas
• Jumlah Calon Wirausaha hasil binaan TKM yang diberdayakan melalui inkubasi bisnis/pendampingan
• Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan menjadi calon Wirausaha
• Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI ) yang ditetapkan
• Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
• Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
• Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan
• Persentase penganggur yang dilatih
• Persentase lulusan bersertifikat kompetensi
• Persentase penyerapan lulusan
• Persentase LPK yang terakreditasi
• Tingkat ProduktivitasTenaga Kerja
• Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas
• Data tingkat produktivitas total.
• Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
• Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi
• Jumlah Surat Persetujuan Penempatan Antar Kerja Lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi
• Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi
• Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi
• Jumlah pejabat fungsonal pengantar kerja
• Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi
• Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi Pasar Kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER).
• Pengantar Kerja
• Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
• Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
• Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi
• Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja
• Data Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral
• Daya tampung Fasilitas Pelatihan Kerja
• Angkatan Kerja (AK)
• Instruktur pemerintah
• Kapasitas terpasang pemerintah
• Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi
• Lulusan pelatihan pemerintah
• Nama Program Pelatihan
• Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan
• Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja
• Penduduk Usia Kerja (PUK)
• Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
• Persediaan Tenaga Kerja
• Petugas Antar Kerja
• Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
• Jumlah peserta pemagangan dalam negeri
• Jumlah tenaga kerja tersertifikasi
• Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja
• Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi
• Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas