Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Kutai Timur

Dataset ini menyajikan indeks yang menggambarkan tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi hukum di daerah yang mencakup aspek : penyusunan regulasi yang berkualitas, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan, kepatuhan hukum, penguatan kelembagaan hukum, transparansi dan akses terhadap layanan hukum. Data digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat pelaksanaan penataan regulasi serta penguatan sistem regulasi daerah sebagai bahan perbaikan tata kelola hukum dan perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

Konsep dan Definisi

Berdasarkan Keputusan Kepala BPS RI Nomor 996 Tahun 2025 tentang Standar Data Statistik Nasional bahwa yang dimaksud dengan:

1. [K02398] Hukum adalah aturan resmi terkait tindakan yang ditentukan, atau secara resmi diakui mengikat dan ditegakkan oleh otoritas pengendali yang mengatur perilaku aktor (termasuk orang-orang, perusahaan, asosiasi, dan lembaga pemerintah).
2. [10810087] Indeks Pembangunan Hukum adalah angka yang menggambarkan capaian kinerja pembangunan hukum dalam pilar budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum bahwa yang dimaksud dengan:

1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah alat untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.