Data Prioritas Nasional Disnakertrans - Bidang Industrial Tahun 2022-2024

Meliputi Variabel

• Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)"
• Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
• Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB
• Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n
• Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah
• Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebegai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
• Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.
• Persentase jumlah perusahaan yang berselisih
• Jumlah mogok kerja
• Jumlah perselisihan kepentingan
• Jumlah perselisihan hak
• Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan
• Jumlah Perselisihan PHK
• Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK
• Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite
• Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan
• Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
• Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
• Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS Laki-Laki
• Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS Perempuan
• Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)
• Proporsi peserta Laki – Laki Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)
• Proporsi peserta Perempuan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)
• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)
• Proporsi peserta Laki-Laki Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)
• Proporsi peserta Perempuan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)
• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
• Jumlah Kasus Hubungan Industrial
• Peningkatan Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak
• Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
• Data Perusahaan yang Memiliki Struktur Skala Upah
• Jumlah perusahaan yang ikut serta program BPJS Ketenagakerjaan
• Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan jenis kepesertaan
• Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi
• Lembaga Bipartit
• LKS Tripartit
• Mediator
• Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama
• Peraturan Perusahaan (WLKP Online)
• Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)
• Perusahaan peserta jamsostek aktif
• Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
• Tenaga kerja peserta jamsostek aktif
• Upah Minimum Kabupaten/Kota
• Upah Minimum Provinsi
• Jumlah pekerja yang mendapatkan pemahaman tata cara penyusunan PP/PKB
• Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
• Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan
• Jumlah Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan