Persentase Realisasi Penerimaan BPHTB Berdasarkan Ketetapan di Kabupaten Kutai Timur

Dataset ini menyajikan persentase realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan ketetapan di Kabupaten Kutai Timur dalam suatu periode. Indikator ini menggambarkan tingkat realisasi penerimaan BPHTB dibandingkan dengan jumlah BPHTB yang telah ditetapkan untuk dipungut pada periode tersebut.

Konsep dan Definisi

• [K01276] Pajak: Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
• Pajak Daerah: Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
• Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan: Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
• Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangu.nan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undangundang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Sumber: Kepka BPS No 996 Tahun 2025 dan UU Nomor 1 Tahun 2022