Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Kutai Timur

Dataset ini menyajikan informasi mengenai rasio Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan/atau Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total Belanja APBD Kabupaten Kutai Timur dalam satu periode anggaran. Rasio ini menggambarkan sejauh mana belanja daerah didukung oleh dana transfer yang bersumber dari mekanisme bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Konsep dan Definisi:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa

1. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara, dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.
2. Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan pajak pusat tertentu yang dibagikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak adalah dana bagi hasil yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, terutama yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, yang dibagikan kepada daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.