ለውጦች

On 14 ፌብሩወሪ 2022 12:13:50 ጥዋት UTC, bidstatistik:

Removed maintainer email from Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Removed author email from Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Updated description of Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 from
Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020
to
Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020 ###Meliputi Variabel * Belanja Daerah : Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih * Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung * Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah : Belanja Tidak Langsung Pegawai dibagi Belanja Daerah * Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur : Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Persentase Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai : Belanja Tidak Langsung Pegawai Tahun ini dikurangi Belanja Tidak Langsung Pegawai Tahun Sebelumnya * Belanja bunga : belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinajam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang * Belanja subsidi : belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak * Belanja hibah : Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalm bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya * Belanja bantuan sosial : belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalm bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat * Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa : belanja yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan * Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa * Belanja Tidak Terduga : belanja untu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun ke tahun sebelumnya yang telah ditutup * Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur : Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Gaji dan Tunjangan : Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Tambahan Penghasilan : Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH : Jumlah Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH & WKDH di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Pemungutan Pajak Daerah : Jumlah Belanja Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur : Jumlah Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Honorariun PNS : Belanja Honorariun PNS * Belanja Uang Lembur : Jumlah Realisasi Belanja Uang Lembur di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Beasiswa Pendidikan PNS : Jumlah Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik,air,telepon dan sejenisnya) : Jumlah Realisasi Belanja Jasa Kantor di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) : Jumlah Realisasi Belanja Sewa Gedung Kantor di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yg telah ada kontrak jangka panjangnya) : Jumlah Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS : Jumlah Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Premis Asuransi Kesehatan :Jumlah Realisasi Belanja Premis Asuransi Kesehatan di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Makanan dan Minuman Pegawai : Jumlah Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Pegawai di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya : Jumlah Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu : Jumlah Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Perjalanan Dinas : Jumlah Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Perjalanan Pindah Tugas : Jumlah Realisasi Belanja Perjalanan Pindah Tugas di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Pemulangan Pegawai : Jumlah Realisasi Belanja Pemulangan Pegawai di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan lain : Jumlah Realisasi Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan Lain) di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Langsung : Belanja Langsung Pegawai dibagi Belanja Langsung * Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah : Belanja Langsung Pegawai dibagi Belanja Daerah * Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai : Belanja Langsung Pegawai Tahun ini dikurangi Belanja Langsung Pegawai Tahun Sebelumnya * Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung : Belanja Langsung Pegawai Tahun ini dikurangi Belanja Langsung Pegawai Tahun Sebelumnya * Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung : Belanja Langsung Pegawai Tahun ini dikurangi Belanja Langsung Pegawai Tahun Sebelumnya * Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah : Belanja Barang dan Jasa dibagi Belanja Daerah * Persentase Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa : Belanja Barang dan Jasa Tahun sebelumnya dikurangi Belanja Barang dan Jasa Tahun sebelumnya * Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung : Belanja Modal dibagi Belanja Langsung * Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah : Belanja Modal dibagi Belanja Daerah * Persentase Pertumbuhan Belanja Modal : Belanja Modal Tahun ini dikurangi Belanja Modal Tahun Sebelumnya * Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya : Jumlah Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Persentase Pertumbuhan Total Belanja : Total Belanja Tahun ini dikurangi Total Belanja Tahun Sebelumnya * Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) : Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengekuaran anggaran selama satu periode anggaran (jumlah 2 - 7), mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampaun penerimaan lain-lain pendpatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhit tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan * Pencairan dana cadangan : dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran * Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan : digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakam dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah * Penerimaan pinjaman daerah : digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakam dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah * Penerimaan kembali pemberian pinjaman : digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya * Penerimaan piutang daerah : jumlah uang yang wajib dibayar kepada oemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yangd apat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah * Pembentukan dana cadangan : dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran * Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah : penggunaan aset untu memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat * Pembayaran pokok utang : jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan pertauran perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah * Pemberian pinjaman daerah : digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya * Pembayaran Kegiatan Lanjutan : Kegiatan Lanjutan dapat dilakukan apabila a. mekanisme DPA-L telah disalurkan dari kas negara ke kas daerah. B, Telah memiliki ikatan perjanjian kontrak dan dimungkinkan dilakukan adendum kontrak; dan c. diakibatkan bukan kelalaian dari pengguna anggaran/barang atau pihak rekanan, namun akibat force majeure * Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga : Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu * Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan : Jumlah Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan di Kalimantan Timur selama 1 tahun * Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) : dimasukkan kedalam pendapatan daerah (menunggu perubahan APBD)

Uploaded a new file to resource https://data.kaltimprov.go.id/am/dataset/71cc9dc1-7bcc-4b82-a458-0bc41441300c/resource/88275bc0-ba9b-4291-9d0e-0544a4503e81 in Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

Changed value of field datastore_active to True in resource https://data.kaltimprov.go.id/am/dataset/71cc9dc1-7bcc-4b82-a458-0bc41441300c/resource/88275bc0-ba9b-4291-9d0e-0544a4503e81 in Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020

              
    
          
          
        
        
            f 1 { f 1 {
            2   "author": "BPKAD Prov. Kaltim", 2   "author": "BPKAD Prov. Kaltim",
            n 3   "author_email": null, n 3   "author_email": "",
            4   "creator_user_id": "907ce485-8154-4c37-bc1a-7db49bbd23f4", 4   "creator_user_id": "907ce485-8154-4c37-bc1a-7db49bbd23f4",
            5   "extras": [], 5   "extras": [],
            6   "groups": [ 6   "groups": [
            7     { 7     {
            8       "description": "", 8       "description": "",
            9       "display_name": "Keuangan Daerah", 9       "display_name": "Keuangan Daerah",
            10       "id": "3767c534-0b7a-4a4c-b56e-f356e7e689da", 10       "id": "3767c534-0b7a-4a4c-b56e-f356e7e689da",
            11       "image_display_url":  11       "image_display_url": 
            n 12 0.105.49/uploads/group/2021-03-15-130640.710355Untitled-design-7.png", n 12 ov.go.id/uploads/group/2021-03-15-130640.710355Untitled-design-7.png",
            13       "name": "keuangan-daerah", 13       "name": "keuangan-daerah",
            14       "title": "Keuangan Daerah" 14       "title": "Keuangan Daerah"
            15     } 15     }
            16   ], 16   ],
            17   "id": "71cc9dc1-7bcc-4b82-a458-0bc41441300c", 17   "id": "71cc9dc1-7bcc-4b82-a458-0bc41441300c",
            18   "isopen": false, 18   "isopen": false,
            19   "license_id": "cc-nc", 19   "license_id": "cc-nc",
            20   "license_title": "Creative Commons Non-Commercial (Any)", 20   "license_title": "Creative Commons Non-Commercial (Any)",
            21   "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/", 21   "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/",
            22   "maintainer": "BPKAD Prov. Kaltim", 22   "maintainer": "BPKAD Prov. Kaltim",
            n 23   "maintainer_email": null, n 23   "maintainer_email": "",
            24   "metadata_created": "2021-07-10T08:43:20.867621", 24   "metadata_created": "2021-07-10T08:43:20.867621",
            n 25   "metadata_modified": "2021-07-10T08:43:21.711897", n 25   "metadata_modified": "2022-02-14T00:13:50.464542",
            26   "name":  26   "name": 
            27 "data-belanja-dan-pembiayaan-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020", 27 "data-belanja-dan-pembiayaan-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020",
            28   "notes": "Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi  28   "notes": "Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi 
            n 29 Kaltim Tahun 2016-2020", n 29 Kaltim Tahun 2016-2020\r\n\r\n###Meliputi Variabel\r\n\r\n* Belanja 
            30 Daerah : Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang 
            31 nilai kekayaan bersih\r\n* Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai 
            32 Terhadap Belanja Langsung \r\n* Rasio Belanja Tidak Langsung Pegawai 
            33 Terhadap Belanja Daerah : \tBelanja Tidak Langsung Pegawai dibagi 
            34 Belanja Daerah\r\n* Realisasi Belanja Tidak langsung Pemenuhan 
            35 Kebutuhan Aparatur : Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan 
            36 Kebutuhan Aparatur di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Persentase 
            37 Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pegawai : Belanja Tidak Langsung 
            38 Pegawai Tahun ini dikurangi Belanja Tidak Langsung Pegawai Tahun 
            39 Sebelumnya\r\n* Belanja bunga : belanja yang digunakan untuk 
            40 menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban 
            41 pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinajam 
            42 jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang\r\n* Belanja 
            43 subsidi : belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya 
            44 produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual 
            45 produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat 
            46 banyak\r\n* Belanja hibah : Belanja yang digunakan untuk menganggarkan 
            47 pemberian hibah dalm bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada 
            48 pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok 
            49 masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan 
            50 peruntukkannya\r\n* Belanja bantuan sosial : belanja yang digunakan 
            51 untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial 
            52 kemasyarakatan dalm bentuk uang dan/atau barang kepada 
            53 kelompok/anggota masyarakat\r\n* Belanja Bagi Hasil Kepada 
            54 Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa : belanja yang 
            55 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari 
            56 pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan 
            57 kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah 
            58 daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan 
            59 ketentuan perundang-undangan\r\n* Belanja Bantuan Keuangan Kepada 
            60 Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa\r\n* Belanja Tidak 
            61 Terduga : belanja untu kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
            62 diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana 
            63 sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas 
            64 kelebihan penerimaan daerah tahun ke tahun sebelumnya yang telah 
            65 ditutup\r\n* Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan 
            66 Aparatur : Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemenuhan Kebutuhan 
            67 Aparatur di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Gaji dan 
            68 Tunjangan : Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan di Kalimantan Timur 
            69 selama 1 tahun\r\n* Belanja Tambahan Penghasilan : Jumlah Belanja 
            70 Tambahan Penghasilan di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja 
            71 Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH&WKDH : 
            72 Jumlah Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional 
            73 KDH & WKDH di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Pemungutan 
            74 Pajak Daerah : Jumlah Belanja Pemungutan Pajak Daerah di Kalimantan 
            75 Timur selama 1 tahun\r\n* Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan 
            76 Kebutuhan Aparatur : Jumlah Realisasi Belanja Langsung Pemenuhan 
            77 Kebutuhan Aparatur di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja 
            78 Honorariun PNS : Belanja Honorariun PNS\r\n* Belanja Uang Lembur : 
            79 Jumlah Realisasi Belanja Uang Lembur di Kalimantan Timur selama 1 
            80 tahun\r\n* Belanja Beasiswa Pendidikan PNS : Jumlah Realisasi Belanja 
            81 Beasiswa Pendidikan PNS di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* 
            82 Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti 
            83 listrik,air,telepon dan sejenisnya) : Jumlah Realisasi Belanja Jasa 
            84 Kantor di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Sewa gedung 
            85 kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) : Jumlah Realisasi 
            86 Belanja Sewa Gedung Kantor di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* 
            87 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yg telah ada kontrak 
            88 jangka panjangnya) : Jumlah Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan 
            89 Peralatan Kantor di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja 
            90 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS : Jumlah 
            91 Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 
            92 PNS di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Premis Asuransi 
            93 Kesehatan :Jumlah Realisasi Belanja Premis Asuransi Kesehatan di 
            94 Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Makanan dan Minuman 
            95 Pegawai : Jumlah Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Pegawai di 
            96 Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Pakaian Dinas dan 
            97 Atributnya : Jumlah Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya di 
            98 Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Pakaian Khusus dan 
            99 Hari-Hari Tertentu : Jumlah Realisasi Belanja Pakaian Khusus dan 
            100 Hari-hari tertentu di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja 
            101 Perjalanan Dinas :  \tJumlah Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di 
            102 Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* Belanja Perjalanan Pindah Tugas : 
            103 Jumlah Realisasi Belanja Perjalanan Pindah Tugas di Kalimantan Timur 
            104 selama 1 tahun\r\n* Belanja Pemulangan Pegawai : \tJumlah Realisasi 
            105 Belanja Pemulangan Pegawai di Kalimantan Timur selama 1 tahun\r\n* 
            106 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubeleair, Peralatan dan 
            107 Perlengkapan lain : \tJumlah Realisasi Belanja Modal (Kantor, Mobil 
            108 Dinas, Meubeleair, Peralatan dan Perlengkapan Lain) di Kalimantan 
            109 Timur selama 1 tahun\r\n* Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap 
            110 Belanja Langsung : Belanja Langsung Pegawai dibagi Belanja 
            111 Langsung\r\n* Rasio Belanja Langsung Pegawai Terhadap Belanja Daerah : 
            112 Belanja Langsung Pegawai dibagi Belanja Daerah\r\n* Persentase 
            113 Pertumbuhan Belanja Langsung Pegawai : Belanja Langsung Pegawai Tahun 
            114 ini dikurangi Belanja Langsung Pegawai Tahun Sebelumnya\r\n* 
            115 Persentase Pertumbuhan Belanja Langsung : Belanja Langsung Pegawai 
            116 Tahun ini dikurangi Belanja Langsung Pegawai Tahun Sebelumnya\r\n* 
            117 Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Langsung : Belanja 
            118 Langsung Pegawai Tahun ini dikurangi Belanja Langsung Pegawai Tahun 
            119 Sebelumnya\r\n* Rasio Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Daerah 
            120 : Belanja Barang dan Jasa dibagi Belanja Daerah\r\n* Persentase 
            121 Pertumbuhan Belanja Barang dan Jasa : Belanja Barang dan Jasa Tahun 
            122 sebelumnya dikurangi Belanja Barang dan Jasa Tahun sebelumnya\r\n* 
            123 Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Langsung : Belanja Modal dibagi 
            124 Belanja Langsung\r\n* Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah : 
            125 Belanja Modal dibagi Belanja Daerah\r\n* Persentase Pertumbuhan 
            126 Belanja Modal : Belanja Modal Tahun ini dikurangi Belanja Modal Tahun 
            127 Sebelumnya\r\n* Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya : 
            128 \tJumlah Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya di Kalimantan 
            129 Timur selama 1 tahun\r\n* Persentase Pertumbuhan Total Belanja : Total 
            130 Belanja Tahun ini dikurangi Total Belanja Tahun Sebelumnya\r\n* Sisa 
            131 Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)  : 
            132 Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengekuaran anggaran selama 
            133 satu periode anggaran (jumlah 2 - 7), mencakup pelampauan penerimaan 
            134 PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampaun penerimaan 
            135 lain-lain pendpatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, 
            136 penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhit 
            137 tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan\r\n* 
            138 Pencairan dana cadangan : dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
            139 yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 
            140 satu tahun anggaran\r\n* Hasil penjualan kekayaan Daerah yang 
            141 dipisahkan : \tdigunakan antara lain untuk menganggarkan hasil 
            142 penjualan perusahaan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakam 
            143 dengan pihak ketiga atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah 
            144 daerah\r\n* Penerimaan pinjaman daerah : \tdigunakan antara lain untuk 
            145 menganggarkan hasil penjualan perusahaan aset milik pemerintah daerah 
            146 yang dikerjasamakam dengan pihak ketiga atau hasil divestasi 
            147 penyertaan modal pemerintah daerah\r\n* Penerimaan kembali pemberian 
            148 pinjaman : digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali 
            149 pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah 
            150 daerah lainnya\r\n* Penerimaan piutang daerah : jumlah uang yang wajib 
            151 dibayar kepada oemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yangd 
            152 apat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
            153 berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang 
            154 sah\r\n* Pembentukan dana cadangan : dana yang disisihkan guna 
            155 mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
            156 dipenuhi dalam satu tahun anggaran\r\n* Penyertaan modal (Investasi)  
            157 pemerintah daerah : penggunaan aset untu memperoleh manfaat ekonomis 
            158 seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat 
            159 lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 
            160 pelayanan kepada masyarakat\r\n* Pembayaran pokok utang : jumlah uang 
            161 yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau kewajiban 
            162 pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan pertauran 
            163 perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang 
            164 sah\r\n* Pemberian pinjaman daerah : digunakan untuk menganggarkan 
            165 pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah 
            166 daerah lainnya\r\n* Pembayaran Kegiatan Lanjutan : Kegiatan Lanjutan 
            167 dapat dilakukan apabila a. mekanisme DPA-L telah disalurkan dari kas 
            168 negara ke kas daerah. B, Telah memiliki ikatan perjanjian kontrak dan 
            169 dimungkinkan dilakukan adendum kontrak; dan c. diakibatkan bukan 
            170 kelalaian dari pengguna anggaran/barang atau pihak rekanan, namun 
            171 akibat force majeure\r\n* Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga : 
            172 Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak 
            173 kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 
            174 jumlah,penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu\r\n* 
            175 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum 
            176 terselesaikan : Jumlah Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan 
            177 Akhir Tahun Belum Terselesaikan di Kalimantan Timur selama 1 
            178 tahun\r\n* Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) : 
            179 dimasukkan kedalam pendapatan daerah (menunggu perubahan APBD)\r\n",
            30   "num_resources": 1, 180   "num_resources": 1,
            31   "num_tags": 3, 181   "num_tags": 3,
            32   "organization": { 182   "organization": {
            33     "approval_status": "approved", 183     "approval_status": "approved",
            34     "created": "2021-07-08T06:54:01.151210", 184     "created": "2021-07-08T06:54:01.151210",
            35     "description": "Jalan Gajah Mada No.2, Ps. Pagi, Kec. Samarinda  185     "description": "Jalan Gajah Mada No.2, Ps. Pagi, Kec. Samarinda 
            36 Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242", 186 Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242",
            37     "id": "293e762d-ce77-4d14-9619-d03927c93abe", 187     "id": "293e762d-ce77-4d14-9619-d03927c93abe",
            38     "image_url": "2021-07-08-061059.148542kaltim.png", 188     "image_url": "2021-07-08-061059.148542kaltim.png",
            39     "is_organization": true, 189     "is_organization": true,
            40     "name": "badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah", 190     "name": "badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah",
            41     "state": "active", 191     "state": "active",
            42     "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah", 192     "title": "Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah",
            43     "type": "organization" 193     "type": "organization"
            44   }, 194   },
            45   "owner_org": "293e762d-ce77-4d14-9619-d03927c93abe", 195   "owner_org": "293e762d-ce77-4d14-9619-d03927c93abe",
            46   "private": false, 196   "private": false,
            47   "relationships_as_object": [], 197   "relationships_as_object": [],
            48   "relationships_as_subject": [], 198   "relationships_as_subject": [],
            49   "resources": [ 199   "resources": [
            50     { 200     {
            51       "cache_last_updated": null, 201       "cache_last_updated": null,
            52       "cache_url": null, 202       "cache_url": null,
            53       "created": "2021-07-10T08:43:21.728376", 203       "created": "2021-07-10T08:43:21.728376",
            t 54       "datastore_active": false, t 204       "datastore_active": true,
            55       "description": "Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah  205       "description": "Merupakan Data Belanja dan Pembiayaan Daerah 
            56 Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020", 206 Provinsi Kaltim Tahun 2016-2020",
            57       "format": "CSV", 207       "format": "CSV",
            58       "hash": "", 208       "hash": "",
            59       "id": "88275bc0-ba9b-4291-9d0e-0544a4503e81", 209       "id": "88275bc0-ba9b-4291-9d0e-0544a4503e81",
            60       "last_modified": "2021-07-10T08:43:21.701210", 210       "last_modified": "2021-07-10T08:43:21.701210",
            61       "metadata_modified": "2021-07-10T08:43:21.715816", 211       "metadata_modified": "2021-07-10T08:43:21.715816",
            62       "mimetype": "text/csv", 212       "mimetype": "text/csv",
            63       "mimetype_inner": null, 213       "mimetype_inner": null,
            64       "name": null, 214       "name": null,
            65       "package_id": "71cc9dc1-7bcc-4b82-a458-0bc41441300c", 215       "package_id": "71cc9dc1-7bcc-4b82-a458-0bc41441300c",
            66       "position": 0, 216       "position": 0,
            67       "resource_type": null, 217       "resource_type": null,
            68       "size": 4238, 218       "size": 4238,
            69       "state": "active", 219       "state": "active",
            70       "url":  220       "url": 
            71 ta-belanja-dan-pembiayaan-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020.csv", 221 ta-belanja-dan-pembiayaan-daerah-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020.csv",
            72       "url_type": "upload" 222       "url_type": "upload"
            73     } 223     }
            74   ], 224   ],
            75   "state": "active", 225   "state": "active",
            76   "tags": [ 226   "tags": [
            77     { 227     {
            78       "display_name": "belanja", 228       "display_name": "belanja",
            79       "id": "0c72b85e-dde3-49ba-af14-f31c351c29aa", 229       "id": "0c72b85e-dde3-49ba-af14-f31c351c29aa",
            80       "name": "belanja", 230       "name": "belanja",
            81       "state": "active", 231       "state": "active",
            82       "vocabulary_id": null 232       "vocabulary_id": null
            83     }, 233     },
            84     { 234     {
            85       "display_name": "daerah", 235       "display_name": "daerah",
            86       "id": "4cf9d58c-ad5c-43ae-8c69-88ddd1050444", 236       "id": "4cf9d58c-ad5c-43ae-8c69-88ddd1050444",
            87       "name": "daerah", 237       "name": "daerah",
            88       "state": "active", 238       "state": "active",
            89       "vocabulary_id": null 239       "vocabulary_id": null
            90     }, 240     },
            91     { 241     {
            92       "display_name": "pembiayaan", 242       "display_name": "pembiayaan",
            93       "id": "18ae0c2c-5317-4503-8471-75ea42ee3516", 243       "id": "18ae0c2c-5317-4503-8471-75ea42ee3516",
            94       "name": "pembiayaan", 244       "name": "pembiayaan",
            95       "state": "active", 245       "state": "active",
            96       "vocabulary_id": null 246       "vocabulary_id": null
            97     } 247     }
            98   ], 248   ],
            99   "title": "Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun  249   "title": "Data Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Kaltim Tahun 
            100 2016-2020", 250 2016-2020",
            101   "type": "dataset", 251   "type": "dataset",
            102   "url": "https://sidata.kaltimprov.go.id/", 252   "url": "https://sidata.kaltimprov.go.id/",
            103   "version": "" 253   "version": ""
            104 } 254 }