Persentase Ketercapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kutai Timur

Dataset ini menyajikan Proporsi standar pelayanan minimal (SPM) yang telah dicapai oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PP 2/2018 tentang SPM). Proporsi ini diukur berdasarkan Kinerja Pemerintah Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar (SPM), dimana terdiri dari 6 (Enam) Bidang Pelayanan Dasar. Data ini digunakan untuk memantau tingkat pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat serta mendukung evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pemerintah daerah.

Konsep dan Definisi

Berdasakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
3. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.