{"help": "https://data.kaltimprov.go.id/th/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "8e2663a6-aa50-4277-bb13-9538c8e01e4b", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"No":"1","Daftar Data":"Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Penataan Ruang Laut Nasional","2016":"n/a","2017":"n/a","2018":"n/a","2019":"1","2020":"1","Satuan":"Dokumen (PP)","Keterangan":"RTRLN (Rencana Tata Ruang Laut Nasional) PP No. 32 Tahun 2019"},{"_id":2,"No":"2","Daftar Data":"Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Secara Berkelanjutan","2016":"2","2017":"2","2018":"2","2019":"2","2020":"2","Satuan":"WPP","Keterangan":"WPP 713 dan 716"},{"_id":3,"No":"3","Daftar Data":"Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman","2016":"45","2017":"35","2018":"35","2019":"35","2020":"35","Satuan":"%","Keterangan":null},{"_id":4,"No":"4","Daftar Data":"Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan","2016":"285549","2017":"285549","2018":"285549","2019":"285549","2020":"285549","Satuan":"Ha","Keterangan":"2021 : 1. Kepmen KP No. 87/KEPMEN-KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya (KKP3K-KDPS) di Kab. Berau (285.549 Ha) 2. Kepmen-Kp No. 27/2021 Tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di prov. Kaltim (3.500 Ha).Th. 2020 Bontang (3.500Ha) dan Berau. (285.266) SK Pencadangan Gubernur Nomor 523/K.294/2020 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Nomor 87/KEPMEN-KP/2016 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kab. Berau dan Peraturan Gubernur Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKP3K KDPS No. 60 t. Th. 2016 hanya Kab. Berau"},{"_id":5,"No":"5","Daftar Data":"Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha","2016":null,"2017":"60","2018":"70","2019":"80","2020":"80","Satuan":"%","Keterangan":null},{"_id":6,"No":"6","Daftar Data":"Ketersediaan Kerangka Hukum/Regulasi/Kebijakan/Kelembagaan Yang Mengakui dan Melindungi Hak Akses untuk Perikanan Skala Kecil","2016":null,"2017":"1","2018":"1","2019":"2","2020":"2","Satuan":"Regulasi/Kebijakan","Keterangan":"Permen KP 70/2016 dan Pergub Kaltim No. 71/2019"},{"_id":7,"No":"7","Daftar Data":"Jumlah Provinsi/Kabupaten dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan","2016":null,"2017":"9","2018":"9","2019":"9","2020":"9","Satuan":"Lokasi","Keterangan":"9 Kab/Kota se-Kaltim. Kab. Mahulu tidak termasuk dikarenakan akses geografis."},{"_id":8,"No":"8","Daftar Data":"Jumlah Nelayan Yang Terlindungi","2016":null,"2017":"n/a","2018":"n/a","2019":"3561","2020":"0","Satuan":"Orang","Keterangan":"Asuransi Nelayan NihilTh. 2020 karena Revisi Kegiatan akibat Pandemik C-19"},{"_id":9,"No":"9","Daftar Data":"Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)","2016":null,"2017":"1","2018":"1","2019":"1","2020":"1","Satuan":"Pergub","Keterangan":"PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  NOMOR 07 TAHUN 2009  TENTANG  PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU – PULAU KECIL"}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "No", "type": "text"}, {"id": "Daftar Data", "type": "text"}, {"id": "2016", "type": "text"}, {"id": "2017", "type": "text"}, {"id": "2018", "type": "text"}, {"id": "2019", "type": "text"}, {"id": "2020", "type": "text"}, {"id": "Satuan", "type": "text"}, {"id": "Keterangan", "type": "text"}], "_links": {"start": "/api/action/datastore_search?resource_id=8e2663a6-aa50-4277-bb13-9538c8e01e4b", "next": "/api/action/datastore_search?resource_id=8e2663a6-aa50-4277-bb13-9538c8e01e4b&offset=100"}, "total": 9, "total_was_estimated": false}}