Produk hukum Daerah kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi merupakan peraturan perundang-undangan serta keputusan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota, yang wajib melalui proses pendampingan dan penilaian oleh pemerintah tingkat atas (gubernur sebagai wakil pemerintah pusat) sebelum ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum yang lebih tinggi dan kepentingan umum
Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kota Tahun 2025