1Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Penataan Ruang Laut Nasional<2016>n/a<2017>n/a<2018>n/a<2019>1<2020>1Dokumen (PP)RTRLN (Rencana Tata Ruang Laut Nasional) PP No. 32 Tahun 2019 2Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Secara Berkelanjutan<2016>2<2017>2<2018>2<2019>2<2020>2WPPWPP 713 dan 716 3Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman<2016>45<2017>35<2018>35<2019>35<2020>35% 4Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan<2016>285549<2017>285549<2018>285549<2019>285549<2020>285549Ha2021 : 1. Kepmen KP No. 87/KEPMEN-KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya (KKP3K-KDPS) di Kab. Berau (285.549 Ha) 2. Kepmen-Kp No. 27/2021 Tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di prov. Kaltim (3.500 Ha).Th. 2020 Bontang (3.500Ha) dan Berau. (285.266) SK Pencadangan Gubernur Nomor 523/K.294/2020 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Bontang Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Nomor 87/KEPMEN-KP/2016 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kab. Berau dan Peraturan Gubernur Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKP3K KDPS No. 60 t. Th. 2016 hanya Kab. Berau 5Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha<2016 xsi:nil="true" /><2017>60<2018>70<2019>80<2020>80% 6Ketersediaan Kerangka Hukum/Regulasi/Kebijakan/Kelembagaan Yang Mengakui dan Melindungi Hak Akses untuk Perikanan Skala Kecil<2016 xsi:nil="true" /><2017>1<2018>1<2019>2<2020>2Regulasi/KebijakanPermen KP 70/2016 dan Pergub Kaltim No. 71/2019 7Jumlah Provinsi/Kabupaten dengan Peningkatan Akses Pendanaan Usaha Nelayan<2016 xsi:nil="true" /><2017>9<2018>9<2019>9<2020>9Lokasi9 Kab/Kota se-Kaltim. Kab. Mahulu tidak termasuk dikarenakan akses geografis. 8Jumlah Nelayan Yang Terlindungi<2016 xsi:nil="true" /><2017>n/a<2018>n/a<2019>3561<2020>0OrangAsuransi Nelayan NihilTh. 2020 karena Revisi Kegiatan akibat Pandemik C-19 9Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)<2016 xsi:nil="true" /><2017>1<2018>1<2019>1<2020>1PergubPERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 07 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU – PULAU KECIL