{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"No","type":"text"},{"id":"Nama Pemerintah Daerah","type":"text"},{"id":"Jumlah Perizinan Publik","type":"text"},{"id":"Nama Perizinan Publik","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"No","Nama Pemerintah Daerah","Jumlah Perizinan Publik","Nama Perizinan Publik"],
    [2,"1","Provinsi Kalimantan Timur","10","Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup - Adendum ANDAL dan RKL-RPL"],
    [3,"2","Provinsi Kalimantan Timur","5","Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH"],
    [4,"3","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pencabutan Izin Limbah B3"],
    [5,"4","Provinsi Kalimantan Timur","3","Izin Pendirian SMA Swasta"],
    [6,"5","Provinsi Kalimantan Timur","1","Izin Pendirian SMK Swasta"],
    [7,"6","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Pendirian SLB Swasta"],
    [8,"7","Provinsi Kalimantan Timur","1","Izin Pendirian SMA Negeri"],
    [9,"8","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Pendirian SMK Negeri"],
    [10,"9","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Pendirian SLB Negeri"],
    [11,"10","Provinsi Kalimantan Timur","4","Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Negeri"],
    [12,"11","Provinsi Kalimantan Timur","6","Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Swasta"],
    [13,"12","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pemutakhiran Izin Pendirian SMA Negeri"],
    [14,"13","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pemutakhiran Izin Pendirian SMA Swasta"],
    [15,"14","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pemutakhiran Izin Pendirian SMK Negeri"],
    [16,"15","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pemutakhiran Izin Pendirian SMK Swasta"],
    [17,"16","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pemutakhiran Izin Pendirian SLB Negeri"],
    [18,"17","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pemutakhiran Izin Pendirian SLB Swasta"],
    [19,"18","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Penutupan Izin SMA Negeri"],
    [20,"19","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Penutupan Izin SMA Swasta"],
    [21,"20","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Penutupan Izin SMK Negeri"],
    [22,"21","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Penutupan Izin SMK Swasta"],
    [23,"22","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Penutupan Izin SLB Negeri"],
    [24,"23","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Penutupan Izin SLB Swasta"],
    [25,"24","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Sungai Danau Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi"],
    [26,"25","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi Non Perintis (Ferry Penyeberangan)"],
    [27,"26","Provinsi Kalimantan Timur","4","Izin Perlintasan/ Crossing"],
    [28,"27","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pengalihan Alur Sungai pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi"],
    [29,"28","Provinsi Kalimantan Timur","1","Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi"],
    [30,"29","Provinsi Kalimantan Timur","2","Izin Konstruksi pada Sumber Daya Air pada Wilayah Kewenangan Provinsi"],
    [31,"30","Provinsi Kalimantan Timur","29","Izin Lisensi Arsitek"],
    [32,"31","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Underpass"],
    [33,"32","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Flyover"],
    [34,"33","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha"],
    [35,"34","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas di atas 500 kW (IUPTLS)"],
    [36,"35","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan untuk Pertambangan Rakyat (Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertambangan yang dimohon Perseorangan/Koperasi) (PPKH-UPR)"],
    [37,"36","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial untuk Luas Maksimal 5 Hektar (PFUBNK)"],
    [38,"37","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)"],
    [39,"38","Provinsi Kalimantan Timur","1","Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP)"],
    [40,"39","Provinsi Kalimantan Timur","6","Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi dibawah 2000 M2) (PBPHH)"],
    [41,"40","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan (IUBTP)"],
    [42,"41","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pencabutan izin Penyalur Alat Kesehatan"],
    [43,"42","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi"],
    [44,"43","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Unit Pengelola Darah"],
    [45,"44","Provinsi Kalimantan Timur","1","Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional"],
    [46,"45","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Baran (PUB)"],
    [47,"46","Provinsi Kalimantan Timur","7","Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi"],
    [48,"47","Provinsi Kalimantan Timur","88","Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500kW (SKTP)"],
    [49,"48","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WIUPTL)"],
    [50,"49","Provinsi Kalimantan Timur","26","Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Rekom PPKH)"],
    [51,"50","Provinsi Kalimantan Timur","8","Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)"],
    [52,"51","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Rekomendasi/ Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH)"],
    [53,"52","Provinsi Kalimantan Timur","2","Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)"],
    [54,"53","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Persetujuan Lokasi untuk Kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove yang berada di Luar Kawasan Hutan di Lintas Kabupaten/Kota"],
    [55,"54","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-B)"],
    [56,"55","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-P)"],
    [57,"56","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-Integrasi)"],
    [58,"57","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Persetujuan Pengalihan Alur Sungai pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi"],
    [59,"58","Provinsi Kalimantan Timur",null,"Izin Pengalihan Alur Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi"],
    [60,"Jumlah",null,"205",null]
]}