NoKab/KotaSegmen BatasPermasalahanPenyelesaianKeterangan 1Kutai TimurKutim-BerauKab. Berau mendeliniasi garis batas indikatif mengikuti lampiran peta UU Pembentukan Kab. Kutim No. 47 Tahun 1999, hal ini tidak disepakati oleh Kab. Kutim dengan alasan garis batas versi Kab. Berau tidak mengikuti kaidah-kaidah penegasan batas sebagaimana Permendagri No. 141 Tahun 2017 (memotong sungai yang mengalir ke wilayah Kutim) dan terdapat pemukiman Kutim yang masuk wilayah Kab BerauTim PBD Kab. Berau dan Tim PBD Kab. Kutim sepakat menyerahkan penyelesaiannya ke tingkat pusat dengan melampirkan kajian tarikan batas dari kedua kabupaten maupun kajian dari Provinsi.Proses Permendagri oleh Tim PBD Pusat 2PaserPaser - PPUKab. Paser melakukan deliniasi garis batas secara teknis mengikuti watershed (hulu sungai ) dengan memasukan semua anak Sungai Toyu ke wilayah Paser sehingga menghilangkan segmen batas antara Kab.PPU dengan Kab. Kubar yang terdapat dalam UU Pembentukan Kab. PPU No. 7 Tahun 2002).Kab. PPU tidak setuju dengan tarikan batas versi Kab. Paser dan bertahan dengan tarikan batasnya yakni mengikuti deliniasi lampiran peta UU Pembentukan PPU No. 7 Tahun 2002.Tim PBD Kab. Paser dan Tim PBD Kab. PPU sehingga sesuai Permendagri No. 141 Tahun 2017 pasal 24, ayat (3) “Apabila Gubernur tidak menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Gubernur menyerahkan proses selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri”. Terkait hal tersebut Pemerintah Provinsi dan pemerintah kedua kabupaten telah menyampaikan data dan dokumen kepada Mendagri untuk penyelesaiannya.Proses Permendagri oleh Tim PBD Pusat 3Kutai BaratKubar-PPUTidak adaProses Permendagri oleh Tim PBD Pusat 4PaserPaser-KubarTidak adaProses Permendagri oleh Tim PBD Pusat 5Mahakm UluMahulu-KubarTidak adaProses Permendagri oleh Tim PBD Pusat 6Paser 7Mahakam Ulu Jumlah7 Kab/Kota