No.Nama Kegiatan StatistikNama VariabelAliasKonsepDefinisiReferensi PemilihanReferensi WaktuTipe DataKlasifikasi IsianAturan ValidasiKalimat PertanyaanApakah Kolom (2) Dapat Diakses Umum?Kolom (2) Berasal dari Bidang Teknis Apa?Contact Person Pengumpul Data pada Bidang TeknisDikumpulkan dari mana?Contact Person Asal Data (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 1Pengumpulan Data Penegakkan Perda Kabupaten/KotaPenegakkan Perda 1). Jumlah Penyelesaian Penegakan PerdaPenyelesaian Penegakkan PerdaPenyelesaian Penegakkan Perda dan Perkada (Pergub No. 75 Tahun 2016)Penyelesaian Penegakkan Perda dan Perkada (sesuai Pergub No. 75 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kaltim adalah melaksanakan penyiapan, koordinasi,pembinaan, bimbingan, pengendalian dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan )Pergub No. 75 Tahun 2016TahunandapatBidang Penegakan Produk Hukum DaerahKepala Bidang 08125826670Kabupaten/Kota 2). Jumlah Pelanggaran PerdaPelanggaran PerdaPelanggaran Perda (Pergub No. 75 Tahun 2016)Pelanggaran Perda (Pergub No. 75 Tahun 2016 sesuai Pergub No. 75 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kaltim adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada)Pergub No. 75 Tahun 2016TahunandapatBidang Penegakan Produk Hukum DaerahKepala Bidang 08125826670Kabupaten/Kota 3). Rasio Penegakan PerdaPenegakan PerdaPenegakan atas Pelanngaran Perda (Pergub No. 75 Tahun 2016)Penegakan atas Pelanggaran Perda (Pergub No. 75 Tahun 2016 sesuai Pergub No. 75 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Kaltim adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada)Pergub No. 75 Tahun 2016TahunandapatBidang Penegakan Produk Hukum DaerahKepala Bidang 08125826670Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Keamanan, Ketertiban MasyarakatKeamanan, Ketertiban Masyarakat 1). Jumlah Aparat Satuan Pamong PrajaAparat Satuan Polisi Pamong PrajaAparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kab/Kota (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018)Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kab/Kota Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 1 Menyatakan Bahwa Polisi Pamong Praja Yang Selanjutnya Disebut Pol PP Adalah Anggota Satpol PP Sebagai Aparat Pemerintah Daerah Yang Diduduki Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Diberi Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Serta Pelindungan Masyarakat.Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018TahunandapatSekretariatSekretaris 08125892173Provinsi dan Kabupaten/Kota 2). Jumlah Petugas Perlindungan MasyarakatPetugas Perlindungan MasyarakatPetugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018)Petugas Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Pasal 1 Menyatakan Bahwa Polisi Pamong Praja Yang Selanjutnya Disebut Pol PP Adalah Anggota Satpol PP Sebagai Aparat Pemerintah Daerah Yang Diduduki Oleh Pegawai Negeri Sipil Dan Diberi Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Serta Pelindungan Masyarakat.Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 & Permendagri No. 18 Tahun 2020TahunandapatBidang Perlindungan MasyarakatKepala Bidang 085350273379Provinsi dan Kabupaten/Kota 3). Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 JamPatroli Petugas Satpol PPPatroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Permendagri No. 54 Tahun 2011)Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Pada Lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2011 Menyatakan Bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umumPermendagri No. 54 Tahun 2011TahunandapatBidang Ketentraman dan Ketertiban UmumKepala Bidang 0811551818Provinsi dan Kabupaten/Kota 4). Jumlah Pos SiskamlingPos SiskamlingMemfasilitasi Pos Siskamling dan Bimbingan Pelaksanaan Siskamling ( Permendagri No. 54 Tahun 2011)Memfasilitasi Pos Siskamling dan Bimbingan Pelaksanaan Siskamling Pada Lampiran Permendagri No.54 Tahun 2011 Menyatakan bahwa memberikan atau memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan KelurahanPermendagri No. 54 Tahun 2011TahunandapatBidang Perlindungan MasyarakatKepala Bidang 085350273379Kabupaten / Kota 5). Jumlah Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)Pelanggaran K3Pelanggaran K3 ( Permendagri No. 54 Tahun 2011 Permendagri No. 86 Tahun 2017)Pelanggaran K3 terdapat pada Lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2011 Menyatakan Bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Perhitungan dalam menentukan tingkat pelanggaran, penyelesaian dan tingkat penyelesaian K3 yaitu jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP dikali dengan 100 %Permendagri No. 54 Tahun 2011 Permendagri No. 86 Tahun 2017TahunandapatBidang Ketentraman dan Ketertiban UmumKepala Bidang 0811551818Provinsi dan Kabupaten/Kota 6). Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)Penyelesaian K3Penyelesaian K3 ( Permendagri No. 54 Tahun 2011 Permendagri No. 86 Tahun 2017)Penyelesaian K3 terdapat pada Lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2011 Menyatakan Bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Perhitungan dalam menentukan tingkat pelanggaran, penyelesaian dan tingkat penyelesaian K3 yaitu jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP dikali dengan 100 %Permendagri No. 54 Tahun 2011 Permendagri No. 86 Tahun 2017TahunandapatBidang Ketentraman dan Ketertiban UmumKepala Bidang 0811551818Provinsi dan Kabupaten/Kota 7). Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Permendagri No. 54 Tahun 2011 Permendagri No. 86 Tahun 2017)Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 terdapat pada Lampiran Permendagri No. 54 Tahun 2011 Menyatakan Bahwa Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Perhitungan dalam menentukan tingkat pelanggaran, penyelesaian dan tingkat penyelesaian K3 yaitu jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP dikali dengan 100 %Permendagri No. 54 Tahun 2011 Permendagri No. 86 Tahun 2017TahunandapatBidang Ketentraman dan Ketertiban UmumKepala Bidang 0811551818Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Angka Pelayanan PublikAngka pelayanan publik 1). Indeks Kepuasan MasyarakatPelayanan publikPelayanan publik terhadap indeks kepuasan masyarakat (Permendagri No. 86 Tahun 2017)Pelayanan publik terhadap indeks kepuasan masyarakat terdapat pada Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25Permendagri No. 86 Tahun 2017TahunandapatSekretariat / Perencanaan ProgramKepala Bidang 08125892173Provinsi dan Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Pemetaan Daerah Rawan BencanaPemetaan Daerah Rawan Bencana 1). Jumlah daerah rawan kebakaranDaerah rawan kebakaranMelakukaan Pemetaan Daerah rawan Kebakaran setiap tahunnyaDaerah rawan kebakaran merupakan daerah atau zonasi sebagai upaya untuk mewilayahkan daerah yang rawan terhadap bahaya kebakaran yang ada di Kab/KotaPergub No. 75 Tahun 2016TahunandapatBidang KebakaranKepala Bidang 08125356736Provinsi dan Kabupaten/Kota 2). Peta rawan kebakaranPeta rawan KebakaranMelakukan Pemetaan, pendataan, mengidentifikasi serta bersinergitas dengan opd terkait dan membuat peta berbentuk Spasial (GIS) untuk mengetahui titik peta rawan kebakaranPeta rawan kebakaran merupakan model spasial sebagai informasi yang digunakan untuk merepresentasikan kondisi dilapangan terkait dengan resiko terjadinya kebakaran sebagai tindakan pencegahan diniPergub No. 75 Tahun 2016TahunandapatBidang KebakaranKepala Bidang 08125356736Provinsi dan Kabupaten/Kota