Produk Hukum Daerah yang di Harmonisasi dan Fasilitasi Tahun 2025

Produk hukum daerah yang diharmonisasi dan difasilitasi umumnya mencakup Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada/Pergub), dan Peraturan DPRD untuk memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU No 12 Tahun 2011 & UU 13 Tahun 2022). Proses ini bertujuan mencegah disharmonisasi dan menjamin kepastian hukum.