bidang Hubungan Industrial tahun 2025

meliputi variabel :

• Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit per Tahun Anggaran
• Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Menjadi Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang memiliki PP dan PKB serta Struktur Skala Upah
• Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial
• Jumlah Perusahaan yang Menerapkan dan Mematuhi Norma Ketenagakerjaan
• Jumlah peserta PBPU yang terdaftar dan aktif sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Jumlah peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan segmen Pekerja Penerima Upah (PPU)
• Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional
• Upah Minimum Provinsi
• Upah Minimum (UMK) per Kabupaten/Kota
• Jumlah Perusahaan Yang Terdaftar di BPJS
• Angka Partisipasi Perusahaan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
• Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS
• Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS Laki-Laki
• Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar di BPJS Perempuan
• Angka Partisipasi Tenaga Kerja Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
• Jumlah Kasus Hubungan Industrial
• Jumlah Perselisihan Buruh dan Pengusaha
• Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha
• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)
• Proporsi peserta Laki – Laki Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)
• Proporsi peserta Perempuan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (formal)
• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)
• Proporsi peserta Laki-Laki Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)
• Proporsi peserta Perempuan Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Informal)
• Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan "* Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)"
• Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
• Persentase Perusahaan yg telah memiliki PKB
• Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan pada tahun n
• Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah
• Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebegai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
• Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit.
• Persentase jumlah perusahaan yang berselisih
• Jumlah perselisihan kepentingan
• Jumlah perselisihan hak
• Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan
• Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan
• Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan
• Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
• Jumlah Pekerja Rentan Di Kaltim
• Jumlah Pekerja Laki – Laki Rentan Di Kaltim
• Jumlah Pekerja Perempuan Rentan Di Kaltim
• Persentase Pekerja Rentan Di Kaltim
• Persentase Pekerja Laki – Laki Rentan Di Kaltim
• Persentase Pekerja Perempuan Rentan Di Kaltim
• Peningkatan Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak
• Persentase Perusahaan Lintas Kabupaten/Kota yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
• Jumlah pekerja yang mendapatkan pemahaman tata cara penyusunan PP/PKB
• Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
• Jumlah Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan
• Jumlah Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan
• Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi
• Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
• Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya